Kebijakan Pengaduan

LPKNI Jawa Timur berkomitmen memberikan pelayanan pengaduan konsumen secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Tujuan Pengaduan

Layanan pengaduan disediakan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, transaksi barang dan jasa, pembiayaan, perbankan, perdagangan, pelayanan publik, maupun permasalahan lain yang berkaitan dengan hak-hak konsumen.

2. Persyaratan Pengaduan

Pelapor diharapkan menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data yang diperlukan antara lain:

• Nama pelapor
• Nomor kontak yang dapat dihubungi
• Uraian permasalahan
• Identitas pihak yang dilaporkan (jika ada)
• Dokumen pendukung yang relevan

3. Verifikasi Pengaduan

Setiap laporan yang diterima akan dilakukan proses verifikasi untuk memastikan kelengkapan data dan relevansi permasalahan yang disampaikan.

LPKNI Jawa Timur berhak meminta informasi tambahan apabila diperlukan guna mendukung proses penanganan pengaduan.

4. Proses Penanganan

Setelah verifikasi dilakukan, pengaduan dapat ditindaklanjuti melalui:

• Konsultasi dan edukasi konsumen
• Klarifikasi kepada pihak terkait
• Mediasi antara para pihak
• Pendampingan sesuai kewenangan organisasi
• Rekomendasi penyelesaian sengketa

Bentuk penanganan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kasus.

5. Kerahasiaan Data

LPKNI Jawa Timur berkomitmen menjaga kerahasiaan identitas dan data pelapor sesuai ketentuan yang berlaku.

Data hanya digunakan untuk kepentingan penanganan pengaduan, edukasi, konsultasi, dan administrasi organisasi.

6. Pengaduan yang Tidak Dapat Diproses

LPKNI Jawa Timur dapat menolak atau menghentikan penanganan laporan apabila:

• Data yang disampaikan tidak benar atau tidak lengkap.
• Terdapat unsur fitnah, pencemaran nama baik, atau informasi palsu.
• Permasalahan berada di luar ruang lingkup perlindungan konsumen.
• Pengaduan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

7. Batas Kewenangan

LPKNI Jawa Timur bukan lembaga peradilan dan tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi, menetapkan putusan hukum, maupun memaksa para pihak untuk menerima hasil mediasi.

Setiap penyelesaian sengketa tetap mengikuti mekanisme hukum dan kewenangan lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

8. Hak dan Kewajiban Pelapor

Hak Pelapor:

• Menyampaikan pengaduan.
• Mendapatkan informasi mengenai proses penanganan.
• Mendapatkan layanan konsultasi dan edukasi.

Kewajiban Pelapor:

• Menyampaikan data yang benar.
• Memberikan dokumen pendukung yang relevan.
• Menjaga etika komunikasi selama proses berlangsung.

9. Penutup

Dengan menyampaikan pengaduan kepada LPKNI Jawa Timur, pelapor dianggap telah memahami dan menyetujui Kebijakan Pengaduan ini.

LPKNI Jawa Timur berhak melakukan perubahan kebijakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan peraturan yang berlaku.

Terakhir diperbarui: Juni 2026