STRUKTUR & PENGURUS

🏛️ STRUKTUR & PENGURUS

Direktorat Pendidikan, Pelatihan & Pengembangan SDM
Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI)
Provinsi Jawa Timur

📌 Struktur Organisasi

  • Presiden LPKNI
  • Gubernur LPKNI Provinsi Jawa Timur
  • Kepala Direktorat Pendidikan, Pelatihan & Pengembangan SDM
  • Sekretaris
  • Bendahara
  • Bidang Pendidikan dan Pelatihan
  • Bidang Pengembangan SDM
  • Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  • Bidang Perlindungan Konsumen
  • Bidang Kemitraan dan Kelembagaan
  • Bidang Informasi dan Publikasi

👤 Pimpinan Lembaga

Presiden LPKNI

Pimpinan tertinggi organisasi yang bertanggung jawab atas arah kebijakan, pengembangan kelembagaan, serta penguatan perlindungan konsumen di tingkat nasional.

Gubernur LPKNI Jawa Timur

Bertanggung jawab dalam koordinasi program, pengembangan organisasi, dan pelaksanaan kegiatan LPKNI di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Kepala Direktorat Pendidikan, Pelatihan & Pengembangan SDM

Mengelola dan mengembangkan program pendidikan, pelatihan, seminar, workshop, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat.

🎯 Tugas Pokok dan Fungsi

  • Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
  • Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
  • Melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
  • Menyebarluaskan informasi perlindungan konsumen.
  • Membangun kemitraan dengan berbagai pihak.
  • Mendukung terciptanya konsumen yang cerdas dan berdaya.

📧 Informasi lengkap mengenai struktur organisasi dan kepengurusan dapat diperoleh melalui sekretariat LPKNI Jawa Timur.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Transaksi Online Menurut UU No. 8 Tahun 1999 (Panduan Lengkap 2026)

Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Transaksi Online Menurut UU No. 8 Tahun 1999 (Panduan Lengkap 2026) Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menjadi sistem elektronik atau transaksi online. Aktivitas ini memberikan kemudahan dalam membeli barang dan jasa melalui marketplace, media sosial, maupun website e-commerce. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai risiko seperti penipuan online, barang tidak sesuai, hingga penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi online menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hak Konsumen dalam Transaksi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Hak atas kenyam...
Read more »

Program Pelatihan Profesional: Pengertian, Manfaat, dan Pentingnya untuk Peningkatan Karier

  Program Pelatihan Profesional: Pengertian, Manfaat, dan Pentingnya untuk Peningkatan Karier Di era persaingan kerja yang semakin ketat, setiap individu dituntut untuk memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kompetensi adalah melalui program pelatihan profesional . Pelatihan profesional tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga membantu seseorang beradaptasi dengan perubahan dunia kerja yang dinamis dan berbasis teknologi. Pengertian Program Pelatihan Profesional Program pelatihan profesional adalah kegiatan pembelajaran terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi seseorang dalam bidang pekerjaan tertentu. Pelatihan ini biasanya diselenggarakan oleh: Lembaga pelatihan kerja Instansi pemerintah Perusahaan swasta Lembaga sertifikasi profesi Tujuan Program Pelatihan Profesional Program pelatihan profesional memiliki beberapa tujuan utama,...
Read more »

BPSK dan Penyelesaian Sengketa Konsumen: Pengertian, Fungsi, dan Prosedur Hukum di Indonesia

BPSK dan Penyelesaian Sengketa Konsumen: Pengertian, Fungsi, dan Prosedur Hukum di Indonesia Dalam aktivitas ekonomi dan transaksi sehari-hari, tidak jarang terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. Sengketa ini dapat muncul akibat barang tidak sesuai, keterlambatan pengiriman, penipuan, atau pelanggaran hak konsumen lainnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia membentuk lembaga khusus bernama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai solusi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pengertian BPSK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPSK bertujuan memberikan penyelesaian sengketa yang: Cepat Sederhana Murah Adil Dasar Hukum BPSK Pembentukan dan pelaksanaan BPSK diatur dalam beberapa regulasi, antara lain: 📌 1. Undang-Undan...
Read more »